PEMILIHAN PENELITI REMAJA INDONESIA (PPRI) KE-8 TAHUN 2009 dan LOMBA KREATIVITAS ILMIAH GURU KE-17 TAHUN 2009

Ada informasi dari LIPI untuk 2 kegiatan:
PEMILIHAN PENELITI REMAJA INDONESIA (PPRI) KE-8 TAHUN 2009
LIPI -PT AJB Bumiputera 1912
”GENERASI INOVATIF DALAM PEMANFAATAN IPTEK YANG MEMBANGUN”
BIDANG LOMBA
Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Bidang Ilmu Pengetahuan Alam, dan Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik.
HADIAH
Uang pembinaan, piala dan piagam penghargaan dan Polis Asuransi bumiputera
Hadiah I : Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)
Hadiah II : Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
Hadiah III : Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
PERSYARATAN
Karya tulis dan karya cipta harus dari hasil penelitian peserta
Peserta berusia 20-24 tahun terhitung pada tanggal 24 Juli 2007 dan masih belum lulus program Strata I.
Diwajibkan melampirkan riwayat hidup yang diketahui oleh orangtua/wali dan Kepala Sekolah/Dekan, cantumkan alamat yang mudah dipahami ( No telp, HP, faksimile, atau e-mail)
Karya tulis yang dikirimkan 1 (satu) asli dan disertai 3 (tiga) rangkap
salinan/foto copy dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba ilmiah tingkat nasional lainnya. Disertai rekomendasi dari Kepala Sekolah/Dekan, intisari hasil penelitian dan contoh (bila ada) penelitian/alat peraga hasil
ciptra/prototype untuk disajikan dihadapan Dewan Juri.
Diketik dengan jarak 1 ½ spasi, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maksimum 20 hal dengan font Arial, size 11 dan diterima paling lambat 19 Juni 2009 (stempel pos)
Peserta adalah perseorangan/ kelompok
Khusus bagi peserta kelompok yang akan dipanggil sebagai finalis hanya
seorang (peneliti utama) untuk menyajikan karya tulis yang diperlombakan.
Nama pertama dari susunan kelompoknya adalah sebagai peneliti utama. Bila peneliti utama berhalangan hadir, dapat diwakilkan oleh seorang anggota dengan persetujuan kelompoknya. Jumlah anggota kelompok maksimal 3 orang (termasuk peneliti utama)
Bagi finalis yang terpilih pemaparan hasil penelitian dalam bentuk Power
Point atau program sejenis yang dapat ditayangkan melalui LCD
Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat dan tidak diadakan surat menyurat dengan Dewan Juri
TEMPAT
Jakarta
WAKTU PENYELENGGARAAN 12 Juli 2009 : Registrasi Peserta
13 Juli 2009 : Presentasi
14 Juli 2009 : Field Trip & Malam Penganugerahan Pemenang
15 Juli 2009 : Kepulangan Peserta
Panitia PPRI Ke-8 Tahun 2009 Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan IPTEK LIPI
Sasana Widya Sarwono Lt.V
Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan 12710
Telepon 021-52920839/ 021-5225711 Psw.274,273 dan 276
Fax. 021-52920839, /5251834
www.lipi.go.id

Lomba Menulis HIV dan AIDS 2009

Lomba Menulis HIV dan AIDS untuk wartawan, mahasiswa, dan umum
Tema Tulisan
1. Pengurangan Dampak Buruk Narkotika Suntik
2. Anti Stigma dan Diskriminasi
3. Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS)
4. Program Pemakaian Kondom
5. Pengobatan, Dukungan dan Perawatan
Ketentuan Lomba
-Kategori peserta: Wartawan, Mahasiswa dan Umum
-Panjang tulisan tidak lebih dari 1500 kata
-Jenis huruf yang digunakan Times New Roman size 12pt paragraf 1,5
-Tulisan dikirim dalam bentuk soft copy berikut scan KTP ke lombatulis09@aidsindonesia.or.id
atau dalam bentuk hardcopy berikut foto copy KTP dikirimkan ke Panitia Lomba dengan alamat: Menara Eksekutif Lt.9, Jl,
MH Thamrin Kav.9, Jakarta Pusat 10330 paling lambat 31 Mei 2009 cap stempel pos
Hadiah untuk semua kategori
Juara I: Uang 10 juta + tiket PP + akomodasi+ biaya registrasi untuk mengikuti Konferensi Aids Asia Pasifik ke IX di Bali, Agustus 2009
Juara II: uang 7,5 juta rupiah
Juara III: uang 5 juta rupiah

Lomba Blog Esai Asuransi

Lomba menulis esai ini diadakan oleh AJB BumiPutera 1912, dengan topik: “Asuransi dan Saya”.
Persyaratan Peserta :
1. Para blogger di seluruh Indonesia;
2. Memiliki blog pribadi selama minimal 3 bulan per Maret 2009;
3. Melampirkan daftar riwayat hidup, (termasuk alamat lengkap, nomor telepon, dan e-mail).
4. Lomba menulis ini tertutup bagi pegawai tetap (organik) AJB Bumiputera 1912.
Pelaksanaan Lomba :
1. Esai ditulis di masing-masing blog pada periode April - Juni 2009.
2. Alamat blog (URL) yang memuat artikel tersebut dikirimkan via email ke pihak panitia (Bumiputera): komunikasi@bumiputera.com.
3. Tulisan tersebut akan diunduh oleh Panitia, dan kemudian akan dilakukan penilaian oleh Dewan Juri.
Ketentuan Lomba :
1. Esai harus memiliki nilai manfaat bagi pengembangan pengetahuan masyarakat, khususnya pengetahuan tentang asuransi;
2. Setiap karya wajib menyebutkan kata “AJB Bumiputera 1912″ sedikitnya satu kali.
3. Bentuk tulisan berupa esai dengan gaya bahasa yang cair, kreatif, dan tidak dalam bentuk makalah ilmiah.
4. Esai harus asli, bukan saduran atau terjemahan;
5. Esai belum pernah/tidak sedang diikutkan dalam lomba menulis lainnya dan belum pernah dipublikasikan di media apapun;
6. Tulisan tidak mengandung SARA.
7. Esai yang menjadi pemenang dalam lomba menulis esai ini akan dimuat di majalah “bumiputeranews” (hadiah sudah termasuk honorarium pemuatan);
8. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat dan tidak diadakan surat menyurat.
9. Pengumuman pemenang lomba menulis akan dilakukan pada bulan Agustus 2009 di website AJB Bumiputera 1912 di http://www.bumiputera.com/ dan website panitia di http://www.bumiputeramenulis.com/
10. Penyerahan hadiah dilaksanakan pada akhir Agustus 2009, yang tempat dan waktunya akan diberitahukan kepada para pemenang.
Tata Cara Pengiriman Esai :
1. Peserta lomba menulis esai ini dapat menulis lebih dari satu esai;
2. Panjang tulisan tidak dilakukan pembatasan.
Untuk informasi lebih lanjut hubungi Bumiputera :
Telp. 021-5224565;
Faks. 021-5224566
Email : komunikasi@bumiputera.com
Hadiah :
1. Juara I : Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan piagam penghargaan.
2. Juara II : Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan piagam penghargaan.
3. Juara III : Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan piagam penghargaan.
4. Juara Harapan sebanyak 5 orang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
5. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang lomba menulis esai ini.

ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION 20th Anniversary Essay Writing Contest

This year APEC celebrates its 20th Anniversary - twenty years of promoting open dialogue, advancing free trade, and improving the business environment in the Asia-Pacific region.
To mark this anniversary, we invite business students - the business leaders of tomorrow - from our 21 member economies to write an original essay on: "What can APEC do for Business?"

Prizes
First Prize
An all-expenses paid trip for the winner to be part of the 2009 APEC CEO Summit and APEC Economic Leaders' Meeting in Singapore in November. The winner will be given the opportunity to present his/her essay during the 2009 APEC CEO Summit, and the chance to also meet with his/her economy's Leader. The prize includes the cost of flights to Singapore, hotel accommodation in Singapore and a per diem allowance. A US$500 cash prize will also be awarded. In the event that a Singapore-based student wins the competition, a cash equivalent to the value of the flights and hotel accommodation will be provided.
Second Prize
A US$1000 cash prize will be awarded to the first runner-up. If the winner cannot attend the 2009 APEC CEO Summit in Singapore, the first runner-up will take his or her position.
Third Prize
A US$500 cash prize will be awarded to the second runner-up.

Eligibility
• Entrants must be citizens or permanent residents of APEC member economies
(Australia; Brunei Darussalam; Canada; Chile; People's Republic of China; Hong Kong, China; Indonesia; Japan; Republic of Korea; Malaysia; Mexico; New Zealand; Papua New Guinea; Peru; Philippines; Russia; Singapore; Chinese Taipei; Thailand; United States; Viet Nam)
• Entrants must be a currently registered graduate or upper-level (third/fourth year) undergraduate student.
• Entrants must be enrolled in a Business faculty/department/school at a tertiary education institution, and be advancing towards a business-related degree.

Judging Criteria
a. Propose new and feasible directions, interpretations and recommendations to enhance the role of APEC in facilitating business.
b. Demonstrate originality in analytical approach and treatment of topic. The essay should display a high level of critical and independent thinking.
c. Display clarity and effectiveness of style and organization.
d. Show evidence of external research and use of bibliography and references. The essay should adhere to format and length rules.

Essay Guidelines
1. Must be written in English
2. Must be between 3,500 and 4,000 words (excluding abstract, footnotes and bibliography)
3. Must include an abstract summarizing the paper in no more than 300 words
4. Must be typed, double-spaced and conform to the standardized style guide of the Chicago Manual of Style with all pages clearly numbered
5. Must be in Microsoft Word format
6. Submission only via email to essay@apec.org (No hard copies)
7. Subject header for the submission email must be:
Submission for APEC 20th Anniversary Essay Writing Contest
8. Only one submission entry will be accepted from each entrant
9. The essay must be accompanied by a copy of the entrant's current student identification card
10. Entry period: 2 March 2009 - 31 July 2009
11. Contest deadline: 31 July 2009, 11:59PM (GMT +08:00) Singapore Time
12. Must include a cover sheet indicating:
• Full Name (as in passport)
• Gender
• Citizenship / Permanent Residency
• Current Mailing Address
• Current Email address
• Telephone Number(s)
• Name of University
• Name of Faculty/Department/School
• Level of Study (Bachelor's/Master's/PhD)
• Year of Study
• Title of Essay
• Word count (excluding abstract, footnotes and bibliography)
The decisions of the APEC Secretariat's judging panel are final. The Secretariat reserves the right to disqualify any essay submission that does not conform to the above stipulated guidelines.
The Secretariat upholds academic integrity and takes a strong position against plagiarism (i.e. submitting essays that are not the result of entrants' own thought, research, or self-expression and/or using ideas from other sources without appropriate acknowledgement). Any essays found plagiarized will be immediately disqualified.
Entrants are reminded not to call the Secretariat for information about the status of their essays.

Other Information
i. The winners will be notified by 30 September 2009
ii. COPYRIGHT: The APEC Secretariat shall own the entire copyright interest in all essays submitted in the competition until the results are publicly announced. Subsequently, the APEC Secretariat shall relinquish such copyright interest to the authors of non-prize-winning entries. The APEC Secretariat shall own the entire copyright interest in the top three winning entries. The APEC Secretariat will normally, at its discretion, grant permission to those requesting republication of all or part of the prize-winning essays upon submission of a written request. The APEC Secretariat will require parties republishing these essays to: (1) acquire the prior written consent of the APEC Secretariat; (2) acknowledge the APEC essay competition; and (3) note that the views expressed in the essay may not represent APEC's views on any matter. The authors of the essays agree to execute such documents as the APEC Secretariat may request to vest in the APEC Secretariat the entire copyright interest in the essays as provided above.
iii. LOST ENTRIES: The Secretariat will not be held responsible for any essays lost or not received.
iv. DISCLAIMER: The findings, interpretations, and conclusions expressed in any and all essays are those of the author(s) only and do not necessarily reflect the views of APEC. The APEC Secretariat does not make or give any representation, warranty or undertaking, express or implied, as to, or assume any responsibility for: (i) the completeness or accuracy of the information contained in this document; (ii) the reasonableness of the assumptions or the information on which it was based; or (iii) the suitability of this information for its intended purpose.
v. PRIVACY: By submitting an essay, entrants agree that if they should win, the APEC Secretariat may use the personal information on their entry forms for publicity purposes, with the exception of street address, email address and telephone number. The winning authors consent to the use of their personal information by the APEC Secretariat in publicity in all media, such as online, print, television, and radio, and agree to cooperate with the APEC Secretariat in developing the appropriate publicity and promotional materials, in any medium, for such publicity. Data gathered from non-winning authors will only be used in aggregate (i.e., not personally identifiable) form.

Pembangunan yang Peduli Lingkungan

Oleh Randi Kurniawan

Dimuat di SINDO, Kamis 14 Mei 2009
Bagi yang menekuni ilmu ekonomi, tentu tidak asing lagi dengan hipotesis Simon Kuznets. Ekonom ini mengatakan, kenaikan pendapatan akan berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan sampai mencapai titik puncak. Bila pendapatan masih naik setelah titik puncak, kerusakan lingkungan akan berkurang. Dalam bentuk grafik, hipotesis ini digambarkan dengan kurva U terbalik atau inverted U.

Kita boleh sepakat atau tidak dengan hipotesis tersebut. Namun kenyataannya, kerusakan lingkungan memang merupakan fenomena yang dialami di negara-negara berkembang, yang notabene sedang gencar membangun. Pada kenyataannya, sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, memang memiliki sumber daya alam melimpah dan tenaga kerja yang relatif banyak. Dengan menggunakan faktor produksi tersebut, negara berkembang berpacu untuk membangun perekonomiannya, meski kerap kali harus mengorbankan lingkungan.

Hal ini bisa dilihat pada aktivitas seperti penebangan hutan secara cepat, eksploitasi barang tambang, eksploitasi sumber daya laut, pencemaran lingkungan (terutama pencemaran industri dalam limbah publik), dan masih banyak lagi aktivitas lainnya yang merusak lingkungan. Tak heran bila kerap kali terjadi fenomena bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan yang paling parah adalah pemanasan global yang menyentuh hajat hidup orang banyak.

Dengan menilik permasalahan di atas, sebagian besar ternyata merupakan aktivitas ekonomi, baik yang dilakukan pemerintah, industri maupun masyarakat. Aktivitas ini dilakukan terutama untuk mencapai kemakmuran, meski harus mengorbankan lingkungan. Namun hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi mengingat kerusakan lingkungan bisa mengancam keselamatan umat manusia. Selain itu, aktivitas ekonomi pun tidak akan berlanjut lagi bila lingkungan mengalami kerusakan. Sebab, tidak mungkin produksi bisa jalan bila lingkungan (sumber daya alam) sudah habis.

Satu-satunya paradigma pembangunan yang bisa menyelamatkan lingkungan adalah paradigma pembangunan berkelanjutan. Paradigma ini menempatkan lingkungan bukan sebagai objek yang dieksploitasi sebesar-besarnya atau dihabiskan sekaligus, melainkan sesuatu yang harus terus ada, sehingga kemakmuran pun tetap berlanjut. Memang ini bukan paradigma baru, tapi tetap saja belum diimplementasikan di negeri ini.

Di dalam konstitusi, memang sudah disebutkan bahwa pembangunan harus berlanjut dengan wawasan lingkungan. Di tambah lagi dengan berbagai peraturan seperti peraturan kehutanan, tata ruang, dan lain-lain. Dengan kata lain, kelestarian lingkungan yang tetap mengakomodasi kepentingan ekonomi, sebetulnya sudah ada aturannya. Namun persoalannya, pelaksanaan di masing-masing departemen teknislah yang bermasalah. Masih kerap ditemui pejabat negara yang tidak tahan godaan suap bila berhadapan dengan kepentingan pengusaha. Inilah tugas berat yang harus diselesaikan bagi siapa pun presiden yang terpilih. []

Sumber:
1. http://randikurniawan.blogspot.com/2009/05/pembangunan-yang-peduli-lingkungan.html
2. http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/238273/

Meningkatkan Program Ekonomi Prorakyat

Oleh Iqbal Kautsar

Dimuat di Seputar Indonesia, 1 Mei 2009

Krisis finansial global telah membawa perekonomian Indonesia ke perlambatan pertumbuhan ekonomi. Setelah sebelumnya melambung di atas 6 %, pertumbuhan ekonomi 2009 diprediksi akan jatuh pada kisaran 3-4 %. Padahal, penurunan pertumbuhan ekonomi jelas akan berimplikasi pada peningkatan angka pengangguran masyarakat. Akhirnya, tingkat kemiskinan meningkat dan rakyat pun menjadi kian menderita.

Ini tentu menjadi warning kondisi perekonomian Indonesia beberapa tahun ke depan akan suram. Oleh karena itu, Pemilu 2009 semestinya memunculkan asa dan semangat baru. Pemilu 2009 harus melahirkan legislatif dan pemerintahan yang mampu membuat senjata ampuh agar perekonomian Indonesia bangkit lagi. Dan, menurut hemat penulis, senjata paling ampuh itu adalah peningkatan program prorakyat, terutama di bidang ekonomi.

Program prorakyat adalah program dari pemerintah untuk dan oleh rakyat agar kesejahteraan rakyat Indonesia dapat meningkat. Ini dimaknai berdasarkan posisi rakyat sebagai stakeholder paling utama, sehingga rakyat harus menjadi prioritas pertama pemerinrah dalam penyusunan programnya. Oleh karena itu, harapannya, semakin banyak program prorakyat digulirkan, semakin cepat pula kemiskinan dan pengangguran terentaskan.

Menilik rapor kepemimpinan pemerintah selama 5 tahun lalu, memang sudah lumayan meningkatkan taraf hidup rakyat. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 16% pada tahun 2005 menjadi 15,4% pada tahun 2008. Akan tetapi, data statistik tidaklah bisa sebagai acuan dasar dan malah dapat menjadi kamuflase belaka ketika kita menengok fakta semakin banyak rumah kumuh berdiri di kota-kota besar dan pengemis berkeliaran di jalanan kota. Ini bukti kemiskinan belum terentaskan dan masih menyisakan persoalan besar.

Idealnya, kini program ekonomi prorakyat seharusnya disusun berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, tidak hanya pada pengentasan kemiskinan saja. Logikanya, penciptaan lapangan kerja otomatis akan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, program semacam BLT bukanlah solusi cerdas. Alangkah lebih prorakyat jika dana BLT itu dialokasikan untuk program-program yang mendorong masyarakat produktif menciptakan lapangan kerja sendiri, alih-alih konsumsi harian.

Oleh karena itru, pemerintah harus menggiatkan program yang bisa menstimulus hasrat masyarakat berwirausaha. Kemudahan pemberian modal yang layak adalah jalan awalnya. Penyuluhan dan bimbingan usaha dari pemerintah mutlak dilakukan berikutnya agar dalam perjalanan usahanya, masyarakat tidak merasa kesulitan. Penyediaan infrastruktur, seperti pasar, jalan dan listrik, pun harus ditingkatkan pemerintah sebagai pendukung suksesnya usaha ekonomi berbasis rakyat ini.

Sudah seharusnya pemerintah dan legislator hasil Pemilu 2009 lebih fokus pada program ekonomi prorakyat ketimbang pro pemodal besar. Dengan langkah ini, kemiskinan bisa tercerabut dari akar persoalannya. Pun, rakyat tidak akan tersia-siakan (lagi) atas suaranya pada Pemilu ini karena dalam lima tahun ke depan, kesejahteraannya pun ‘semestinya’ akan lebih diperhatikan oleh wakil-wakilnya.

Kembali Melaju Berantas Korupsi

Oleh Iqbal Kautsar

Dimuat Seputar Indonesia, 12 Mei 2009

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berkabung. Bukan lantaran tak bisa menangkap koruptor, tetapi karena institusi yang setahun terakhir ini bersinar, mendadak meredup sejenak karena tergerogoti dari dalam. Tak tanggung-tanggung, sang ketua komisi, Antasari Azhar (AA) diduga terlibat kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Memang ini bukan sebuah kemunduran dalam pemberantasan korupsi, tetapi kasus ini sudah cukup untuk menghantam keras citra baik institusi ini sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di indonesia.

Ada kekhawatiran kasus pribadi Antasari ini banyak dimanfaatkan para ‘komplotan’ koruptor untuk mengalihkan isu korupsi. Para koruptor itu secara sporadis ramai-ramai ‘berteriak’ bahwa KPK telah cacat karena ketuanya saja tersangkut kasus hukum. Tujuannya adalah menjuruskan masyarakat untuk menurunkan kepercayaannya atas kinerja KPK. Jikalau dibiarkan berlama-lama, ini sinyal buruk bagi citra KPK.

Untung saja, pemerintah segera cekatan bertindak atas kasus ini. Presiden SBY belum lama ini langsung menonaktifkan AA sebagai ketua KPK. Tindakan ‘penyelamatan’ ini ternyata berefek bagus bagi kontinuitas pekerjaan KPK. KPK bisa terfokus lagi pada tugas-tugasnya melawan korupsi. Afirmasi ini juga menghilangkan keraguan publik pada konsistensi KPK dalam memberangus korupsi di Indonesia.

Kini, KPK pasca-AA tetaplah sebagai tim yang solid dan kuat. AA hanyalah satu bagian saja, sedangkan KPK adalah aspek yang jauh lebih besar dibandingkan perorangan, sekalipun ia ketuanya. Masih ada empat pimpinan lainnya dan ratusan pegawai di institusi ini yang tetap bersetia berada di garis depan pemberantasan korupsi. Malahan, banyak pihak optimis, KPK tanpa AA akan menjadi lebih ‘garang’ menangkap koruptor karena selama ini AA dipandang batu sandungan dalam penyelesaian perkara korupsi seperti dalam kasus aliran dana BLBI.

KPK baru ini harus secepatnya kembali melaju untuk memerangi korupsi yang merajalela di negeri ini. Ribuan kasus korupsi yang merugikan negara masih menunggu untuk diungkapkan. Masih banyak kasus penggelapan uang rakyat yang tertunda selama AA menjadi ‘bos’ KPK belum diselesaikan secara tuntas. Dan, masih merebak pula upaya tebang pilih dan nuansa politis dalam pemberantasan korupsi di negeri ini yang menguntungkan koruptor dan segelintir pihak. Wajar, KPK baru ini sangat diharapkan dapat berakselerasi dalam penuntasan perkara-perkara korupsi yang ada.

Era baru KPK yang lebih ‘bermusuhan’ dengan korupsi telah dimulai. Tentu, KPK tak akan bisa berjuang sendirian untuk memberantas korupsi tanpa adanya dukungan berbagai pihak. KPK bukanlah satu-satunya lembaga yang harus bertanggung jawab membebaskan Indonesia dari korupsi. Bantuan dari LSM-LSM yang konsen terhadap korupsi sangat dibutuhkan dalam kaitannya sebagai penopang data investigasi kasus-kasus korupsi.

Selain itu, peran serta semua masyarakat selalu dinantikan untuk menyuarakan fakta-fakta korupsi kepada KPK. Tanpa adanya laporan masyarakat, tentu upaya KPK sangatlah minim dibandingkan dengan melimpahnya kasus korupsi di Indonesia. Terakhir, masyarakat pun harus selalu proaktif menghindari tindakan korupsi. Jika semua masyarakat sadar atas korupsi, korupsi pun akan tercerabut dari kultur bangsa ini. Indonesia pun terbebas dari korupsi.

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Oleh Randi Kurniawan

Dimuat di Seputar Indonesia, Edisi Rabu 6 Mei 2009
Peta politik dalam rangka menghadapi pemilihan calon presiden (capres) makin jelas. Setelah JK-Wiranto mendeklarasikan diri sebagai capres dan cawapres, tidak sulit menebak para capres dan cawapres berikutnya. SBY dan Megawati kemungkinan besar akan maju sebagai capres dan para cawapresnya pun makin mudah ditebak. Para capres dan cawapres ini akan bersaing memperoleh dukungan rakyat, yang nantinya diharapkan akan membangun negeri ini. Namun pertanyaannya, bagaimana mereka akan membangun pendidikan bila telah terpilih?

Pertanyaan ini memang sulit dijawab karena para capres dan pasangannya belum memublikasikan visi dan misinya. Karena itu, tulisan ini akan mengelaborasi tentang bagaimana seharusnya membangun pendidikan. Tentunya kita setuju, pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang makmur dan sejahtera, diiringi pula dengan kualitas sumber daya manusianya. Jadi, merupakan keharusan untuk membangun pendidikan bila ingin melihat bangsa ini meraih kemajuan.

Pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang berkualitas dan bisa menjangkau segenap rakyat Indonesia. Bila ini direalisasikan, salah tujuan bangsa Indonesia yang tercantum di pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan tercapai. Kehidupan bangsa yang cerdas ini haruslah meliputi segenap rakyat tanpa memandang kemampuan ekonominya. Rakyat yang kurang mampu secara ekonomi pun juga bisa cerdas karena bisa mengakses pendidikan berkualitas yang disediakan pemerintah. Inilah pekerjaan besar bagi siapa pun yang terpilih sebagai presiden.

Untuk menciptakan pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi segenap rakyat, para capres harus melakukan beberapa hal. Pertama, memperbaiki sistem pendidikan. Kurikulum harus didesain sedemikian rupa agar bisa mencerdaskan para peserta didik, bukannya sebaliknya. Kualitas pengajar (pendidik) juga harus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan. Selain itu, infrastruktur yang mendukung pendidikan juga harus diperbaiki. Infrastruktur ini meliputi kelengkapan buku-buku, insentif penelitian bagi para pengajar (dosen), serta memperbanyak beasiswa bagi siswa ataupun guru yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kedua, meningkatkan kemampuan anggaran pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas memang kerap kali mahal, terutama karena pendidikan membutuhkan infrastruktur. Namun beban tersebut tidak semestinya ditanggung peserta didik. Biaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas ini harus ditanggung negara agar segenap rakyat Indonesia bisa menikmati pendidikan yang berkualitas.

Untuk membiayai pendidikan, negara membutuhkan sumber penerimaan yang cukup. Di negara-negara Eropa Utara, pendidikan gratis dan berkualitas bisa dinikmati warganya, di mana negara membiayai pendidikan tersebut dari penerimaan pajak. Karena itu, tak heran bila negara-negara yang menganut paham ekonomi negara kesejahteraan (welfare sate), biasanya tarif pajaknya tinggi. Namun Indonesia tidak perlu menerapkan tarif pajak yang tinggi bila ingin menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi segenap warganya, sebab cukup dengan mengoptimalkan penerimaan dari sumber daya alam, Indonesia bisa merealisasikan pendidikan yang semacam itu.

Karena itu, siapa pun capres yang terpilih, membangun pendidikan harus merupakan prioritas. Penciptaan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi segenap rakyat Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan yang harus diperjuangkan para pemimpin negeri ini. []

Sumber:
1. http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/236106/
2. http://randikurniawan.blogspot.com/2009/05/mencerdaskan-kehidupan-bangsa.html

Meminimalisasi PHK

Oleh Randi Kurniawan

Dimuat di Harian Jogja, Edisi Selasa 5 Mei 2009
Hampir setiap dari kita setuju, krisis finansial global telah menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, terutama meningkatnya angka pengangguran. BPS memperkirakan pada 2009 akan terjadi penambahan pengangguran sekitar 300 ribu orang.

Seiring terjadinya krisis, ada beberapa faktor yang sepertinya menghambat pemulihan ekonomi, atau bahkan justru memperdalam krisis. Pertama, setiap tahun angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja bertambah. Data BPS menunjukkan pertambahan angkatan kerja antara Agustus 2007 sampai Agustus 2008 sebesar 2,01 juta orang, di mana pada 2007 sebesar 109,94 juta orang dan 2008 sebesar 111,95 juta orang. Sampai Agustus 2008, BPS memang masih mencatat penurunan angka pengangguran dari 9,11 persen atau 10,01 juta orang pada 2007 menjadi 8,39 persen atau 9,39 juta orang pada 2008. Ini terjadi karena perekonomian Indonesia belum memperoleh dampak signifikan dari krisis yang bermula di Amerika Serikat ini. Masalahnya menjadi buruk ketika tambahan angkatan kerja tidak bisa diserap pertambahan skala produksi atau pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, akan terjadi peningkatan tingkat pengangguran karena angkatan kerja tidak terserap oleh kesempatan kerja yang tercipta. Berkurangnya kesempatan kerja ini diakibatkan oleh penurunan permintaan produk-produk yang dihasilkan di Indonesia, terutama dari luar negeri. Sehingga “wajar” bila perusahaan mengurangi skala produksi, dan berujung pada maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kedua, kegemaran konsumen domestik terhadap produk luar negeri yang notabene memiliki substitusi di dalam negeri juga menjadi salah satu faktor tidak bergairahnya produsen dalam negeri. Kita akui, produk-produk dari luar sedang menyerbu pasar-pasar domestik. Tak ayal, para konsumen pun makin terbuai dengan berbagai jenis produk yang ditawarkan dengan harga dan kualitas yang kompetitif dengan produk dalam negeri. Kondisi ini pula yang mengakibatkan produsen dalam negeri kurang bergairah dalam berproduksi. Pasalnya, bila konsumsi produk berkurang, jelas-jelas produsen akan mengurangi produksi. Bila produksi berkurang, jalan keluarnya adalah mengurangi tenaga kerja. Sebab bila tenaga kerja terus dipertahankan dalam kuantitas tertentu, perusahaan akan bangkrut dan bisa jadi seluruh karyawannya akan di PHK.

Beberapa masalah inilah yang mengakibatkan merebaknya PHK di Indonesia. Tentunya setiap pihak perlu mencari solusi agar gelombang PHK bisa diminimalkan. Untuk meminimalkan PHK, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, sudah saatnya mengurangi penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, angkatan kerja harus memilih bekerja di bidang kewirausahaan. Perubahan pola pikir ini terutama harus dilakukan mahasiswa yang biasanya meramaikan pasar tenaga kerja, sehingga angka pengangguran bisa berkurang dan pertambahan tenaga kerja yang memasuki pasar tenaga kerja tidak berlebih.

Kedua, menggemari produk dalam negeri adalah sebuah keniscayaan. Teori ekonomi menyatakan, permintaan akan menciptakan penawarannya sendiri. Dengan demikian, bila konsumen dalam negeri lebih memilih mengonsumsi produk dalam negeri, niscaya produsen dalam negeri akan bergairah untuk meningkatkan produksi. Bila produksi meningkat, produsen akan membutuhkan lebih banyak lagi tenaga kerja, sehingga permintaan tenaga kerja perusahaan meningkat. Bila ini terjadi dalam skala masif, perilaku konsumen domestik yang lebih memilih produk dalam negeri, bisa berimplikasi pada menurunnya angka pengangguran di dalam negeri. Nah, tunggu apa lagi, sebelum PHK makin bertambah, ada baiknya kita mulai bertindak untuk memimalisir terjadinya PHK. []

Sumber:
1. http://www.harianjogja.com/web2/
2. http://randikurniawan.blogspot.com/2009/05/meminimalisasi-phk.html