Oleh Iqbal Kautsar
Dimuat di Seputar Indonesia, 1 Mei 2009
Krisis finansial global telah membawa perekonomian Indonesia ke perlambatan pertumbuhan ekonomi. Setelah sebelumnya melambung di atas 6 %, pertumbuhan ekonomi 2009 diprediksi akan jatuh pada kisaran 3-4 %. Padahal, penurunan pertumbuhan ekonomi jelas akan berimplikasi pada peningkatan angka pengangguran masyarakat. Akhirnya, tingkat kemiskinan meningkat dan rakyat pun menjadi kian menderita.
Ini tentu menjadi warning kondisi perekonomian Indonesia beberapa tahun ke depan akan suram. Oleh karena itu, Pemilu 2009 semestinya memunculkan asa dan semangat baru. Pemilu 2009 harus melahirkan legislatif dan pemerintahan yang mampu membuat senjata ampuh agar perekonomian Indonesia bangkit lagi. Dan, menurut hemat penulis, senjata paling ampuh itu adalah peningkatan program prorakyat, terutama di bidang ekonomi.
Program prorakyat adalah program dari pemerintah untuk dan oleh rakyat agar kesejahteraan rakyat Indonesia dapat meningkat. Ini dimaknai berdasarkan posisi rakyat sebagai stakeholder paling utama, sehingga rakyat harus menjadi prioritas pertama pemerinrah dalam penyusunan programnya. Oleh karena itu, harapannya, semakin banyak program prorakyat digulirkan, semakin cepat pula kemiskinan dan pengangguran terentaskan.
Menilik rapor kepemimpinan pemerintah selama 5 tahun lalu, memang sudah lumayan meningkatkan taraf hidup rakyat. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 16% pada tahun 2005 menjadi 15,4% pada tahun 2008. Akan tetapi, data statistik tidaklah bisa sebagai acuan dasar dan malah dapat menjadi kamuflase belaka ketika kita menengok fakta semakin banyak rumah kumuh berdiri di kota-kota besar dan pengemis berkeliaran di jalanan kota. Ini bukti kemiskinan belum terentaskan dan masih menyisakan persoalan besar.
Idealnya, kini program ekonomi prorakyat seharusnya disusun berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, tidak hanya pada pengentasan kemiskinan saja. Logikanya, penciptaan lapangan kerja otomatis akan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, program semacam BLT bukanlah solusi cerdas. Alangkah lebih prorakyat jika dana BLT itu dialokasikan untuk program-program yang mendorong masyarakat produktif menciptakan lapangan kerja sendiri, alih-alih konsumsi harian.
Oleh karena itru, pemerintah harus menggiatkan program yang bisa menstimulus hasrat masyarakat berwirausaha. Kemudahan pemberian modal yang layak adalah jalan awalnya. Penyuluhan dan bimbingan usaha dari pemerintah mutlak dilakukan berikutnya agar dalam perjalanan usahanya, masyarakat tidak merasa kesulitan. Penyediaan infrastruktur, seperti pasar, jalan dan listrik, pun harus ditingkatkan pemerintah sebagai pendukung suksesnya usaha ekonomi berbasis rakyat ini.
Sudah seharusnya pemerintah dan legislator hasil Pemilu 2009 lebih fokus pada program ekonomi prorakyat ketimbang pro pemodal besar. Dengan langkah ini, kemiskinan bisa tercerabut dari akar persoalannya. Pun, rakyat tidak akan tersia-siakan (lagi) atas suaranya pada Pemilu ini karena dalam lima tahun ke depan, kesejahteraannya pun ‘semestinya’ akan lebih diperhatikan oleh wakil-wakilnya.
Dimuat di Seputar Indonesia, 1 Mei 2009
Krisis finansial global telah membawa perekonomian Indonesia ke perlambatan pertumbuhan ekonomi. Setelah sebelumnya melambung di atas 6 %, pertumbuhan ekonomi 2009 diprediksi akan jatuh pada kisaran 3-4 %. Padahal, penurunan pertumbuhan ekonomi jelas akan berimplikasi pada peningkatan angka pengangguran masyarakat. Akhirnya, tingkat kemiskinan meningkat dan rakyat pun menjadi kian menderita.
Ini tentu menjadi warning kondisi perekonomian Indonesia beberapa tahun ke depan akan suram. Oleh karena itu, Pemilu 2009 semestinya memunculkan asa dan semangat baru. Pemilu 2009 harus melahirkan legislatif dan pemerintahan yang mampu membuat senjata ampuh agar perekonomian Indonesia bangkit lagi. Dan, menurut hemat penulis, senjata paling ampuh itu adalah peningkatan program prorakyat, terutama di bidang ekonomi.
Program prorakyat adalah program dari pemerintah untuk dan oleh rakyat agar kesejahteraan rakyat Indonesia dapat meningkat. Ini dimaknai berdasarkan posisi rakyat sebagai stakeholder paling utama, sehingga rakyat harus menjadi prioritas pertama pemerinrah dalam penyusunan programnya. Oleh karena itu, harapannya, semakin banyak program prorakyat digulirkan, semakin cepat pula kemiskinan dan pengangguran terentaskan.
Menilik rapor kepemimpinan pemerintah selama 5 tahun lalu, memang sudah lumayan meningkatkan taraf hidup rakyat. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 16% pada tahun 2005 menjadi 15,4% pada tahun 2008. Akan tetapi, data statistik tidaklah bisa sebagai acuan dasar dan malah dapat menjadi kamuflase belaka ketika kita menengok fakta semakin banyak rumah kumuh berdiri di kota-kota besar dan pengemis berkeliaran di jalanan kota. Ini bukti kemiskinan belum terentaskan dan masih menyisakan persoalan besar.
Idealnya, kini program ekonomi prorakyat seharusnya disusun berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, tidak hanya pada pengentasan kemiskinan saja. Logikanya, penciptaan lapangan kerja otomatis akan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, program semacam BLT bukanlah solusi cerdas. Alangkah lebih prorakyat jika dana BLT itu dialokasikan untuk program-program yang mendorong masyarakat produktif menciptakan lapangan kerja sendiri, alih-alih konsumsi harian.
Oleh karena itru, pemerintah harus menggiatkan program yang bisa menstimulus hasrat masyarakat berwirausaha. Kemudahan pemberian modal yang layak adalah jalan awalnya. Penyuluhan dan bimbingan usaha dari pemerintah mutlak dilakukan berikutnya agar dalam perjalanan usahanya, masyarakat tidak merasa kesulitan. Penyediaan infrastruktur, seperti pasar, jalan dan listrik, pun harus ditingkatkan pemerintah sebagai pendukung suksesnya usaha ekonomi berbasis rakyat ini.
Sudah seharusnya pemerintah dan legislator hasil Pemilu 2009 lebih fokus pada program ekonomi prorakyat ketimbang pro pemodal besar. Dengan langkah ini, kemiskinan bisa tercerabut dari akar persoalannya. Pun, rakyat tidak akan tersia-siakan (lagi) atas suaranya pada Pemilu ini karena dalam lima tahun ke depan, kesejahteraannya pun ‘semestinya’ akan lebih diperhatikan oleh wakil-wakilnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar